Percayakan setiap kinerja keuangan anda sebagai pribadi / perorangan / profesional / toko maupun aneka bentuk badan hukum seperti CV, PT, Yayasan, Bank, Koperasi, BUMN, BUMD dan B U T juga aneka jenis bentuk kursus, sekolah, kantor, pabrik, swalayan, asuransi, organisasi baik swasta maupun pemerintah dan LSM serta lainnya baik jasa, produk umum maupun pertanian / perkebunan, kehutanan, pertambangan, tekstil, kimia, kontraktor bengkel, cafe / resto, butik / garment dan apapun bidang usaha anda pada TINNA CONSULTING (Konsultan Pajak & Keuangan).

Sesuai dengan peraturan yaitu UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan) setiap kegiatan usaha maupun non usaha wajib melaksanakan pembukuan secara rutin sebagai dasar pelaporan periodik kegiatannya kepada pemerintah yaitu kantor pajak sebagai bagian dari departemen keuangan di Indonesia baik anda perorangan, non kegiatan usaha , demikian pula yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Anda dapat segera menghubungi TINNA CONSULTING (Konsultan Pajak dan Keuangan) dimanapun anda berada apakah di Ibu Kota Jakarta, Bogor dan sekitarnya seperti Cianjur, Cipanas, Puncak, Sukabumi, Tasik, Banten, Citeureup, Cibinong, Gunung Putri, Sentul, Cibubur dan Jabodetabeke pada umumnya seperti Bekasi, Tangerang, Krawang, Depok juga di area lainnya (kota maupun daerah/desa) baik Jawa Barat maupun Indonesia pada umumnya untuk dapat dilayankan segala atau beberapa kebutuhan kinerja keuangan anda sejak pencatatan keuangan, pelaporan keuangan maupun perpajakan serta kebutuhan modal usaha dan penyeliaannya (internal auditing).

Registered Tax-Consultant
Registered Tax-Attorney

The Indonesian government has provided a facility for tax refund if you purchase goods in any shop (retailer) with “VAT Refund for Tourists” logo.

Please feel free to visit any Indonesian shop (retailer) with “VAT Refund for Tourists” logo and enjoy your shopping time.

What is “the VAT Refund for Tourists” ?

VAT Refund for Tourists is a facility given by the Indonesian government which allows tourists (foreign passport holders) to claim back Value Added Tax (VAT) on goods purchased in any store registered as a “VAT Refund for Tourists” participant.

What is eligible for a VAT Refund ?

Any passport holder who is :

• not as Indonesian citizen or not a Permanent Resident of Indonesia, who lives or stays in Indonesia no longer than 2 (two) months (calendar month) since he/she arrived in Indonesia.
• not a member of an airline crew.

How to claim the VAT Refund ?

Accompanied baggage (goods)

To be eligible for VAT Refund :

1. goods must be purchased from shop with “VAT  Refund for Tourists” label across Indonesia by showing your passport, and you must have a valid tax invoice attached with one payment receipt) from the shop.
2. goods which are excluded are as follows :

•  food, beverage, tobacco products;
•  guns and any explosive goods (materials);
•  any goods that prohibited to be taken to the aircraft;

3. goods purchased must have a minimum amount of Rp. 500.000 (five hundred thousand rupiah) of VAT in one valid tax invoice from a shop with the same purchasing date.
4. goods are purchased within 1 (one) month before departing Indonesia.
5. goods must be carried out of Indonesia as accompanied baggage overseas within 1 (one) month of the date of purchase.

VAT Refund payment options.

VAT Refund can be given in cash or by transfer payment.

1. Given in cash with Indonesia Rupiah (IDR) currency;

   VAT refund is given in cash only  if  the  amount  does  not exceed Rp. 5.000.000  (five million rupiah);

2. Through transfer payment.

   When the VAT refund is in excess of Rp. 5.000.000 (five million rupiah),   the refund will be made by transfer.  The passenger should  provide   bank account number, account name,  address,  bank  routing number, designated bank for transfer and requested currency for  the VAT Refund. The  transfer will be done within 1 (one) month of receipt of application for VAT refund.

Exceptional circumstances

If the amount of VAT refund is more than Rp. 5.000.000 (five million rupiah), however, the passenger doesn’t want to be refunded by transfer, than the amount of Rp. 5.000.000 (five million rupiah) will be refunded in cash and the balance of VAT is not refundable.

Claim procedure

The VAT refund can only be claimed at the airport on the date of your departure and you must follow the steps:

Option # 1 : Claim VAT Refund before Check-In counter

1. Submit the application for VAT Refund to the Directorate General of Taxes (DGT) officer at the airport;
2. Submit both copies of the original valid tax invoice (a tax invoice attached with one payment receipt);
3. Show passport, airline ticket and goods purchased;
4. Receive VAT refund in cash or through transfer to your bank account

Option # 2 : Claim VAT Refund after Check-In counter

The same steps are applied for this option, however, instead of showing airline ticket you need to show your international boarding pass to DGT officer.

This option is applied for passenger who carries on his/her purchased goods as hand baggage. If the goods are oversized or aviation security measures prevent you from taking your goods on board the aircraft, then you have to claim your VAT Refund at VAT Refund counter before Check-In counter as started on option # 1.

Where are the VAT Refund counters located ?

VAT Refund counters are located before and after check-in counter in selected Indonesian international airport.

Currently VAT Refund counters are available at Soekarno Hatta Airport – Jakarta, Ngurah Rai Airport – Bali, Adisutjipto Airport – Yogyakarta, Juanda Airport – Surabaya, and Polonia Airport – Medan

(Juanda’counters and Polonia’s counters are available since September 1^st, 2011)

Frequently Asked Questions

1. Can I reply for VAT Refund from any retailer in Indonesia ?

   No, you can only apply for VAT Refund from retailer with “VAT Refund of Tourists” logo on it.

2. What if I stay for more than 2(two) months in Indonesia ? Am I eligible for the VAT Refund ?

   No, VAT Refund can only be given to a tourist/foreign passport holder who lives   or stays in Indonesia for a maximum of 2 (two) months from date of entry into Indonesia.

3. What if I buy goods from a retailer with “VAT Refund for Tourists” logo and those goods are shipped by carrier companies ? Am I eligible for VAT Refund ?

   No, VAT Refund can only be given to a tourist/foreign passport holder who carries on the goods as accompanied baggage overseas.

4. Is it possible to purchase goods with several payment receipts and be eligible for VAT refund facilities ?

   Yes, as long as you have one valid tax invoice (a tax invoice attached with one  payment receipt) with a minimum VAT amount of Rp. 500.000 (five hundred thousand rupiah) from the same shop with the same purchasing date.

Please ask the retailer to consolidate your purchases onto one payment receipt and one tax invoice totaling Rp. 500.000 or more

5. How can I find out which shop (retailer) has been registered as a “VAT Refund for Tourists” participant ?

Please check the DGT website or www.pajak.go.id

1. Dapat menunjukan Surat Tugas;
2. Mengenakan Tanda Pengenal (Name Tag) Petugas Sensus Pajak.

Jika terdapat keraguan, silakan menghubungi Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama (KPP) Pratama tempat Anda terdaftar.

Apa yang akan ditanyakan oleh Petugas SPN ?

Untuk responden subjek pajak Orang Pribadi, antara lain :

1. Identitas Subjek Pajak;
2. Status tempat tinggal/usaha ;
3. Tanggungan;
4. Penghasilan;
5. Jumlah karyawan.

Untuk responden subjek pajak Badan, antara lain :

1. Identitas Badan;
2. Penanggung jawab;
3. Kepemilikan badan;
4. Jenis usaha;
5. Jumlah karyawan;
6. Pembukuan;
7. Status Badan;
8. Identitas Objek Pajak.

Dokumen apa yang perlu disiapkan responden untuk SPN ?

Responden Subjek Pajak Badan :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), jika PKP;
3. Akta Pendirian;
4. Nomor Pelanggan PLN;
5. SPPT PBB;
6. KTP/paspor/KTAS Penanggung jawab/pengurus.

Responden Subjek Pajak Orang Pribadi :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), jika PKP;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/KTAS;
4. SPPT PBB;
5. Nomor Pelanggan PLN.

Apa yang harus dilakukan oleh responden SPN ?

Setiap orang pribadi atau badan yang disensus wajib memberikan keterangan yang keterangan yang sebenarnya kepada Petugas Sensus Pajak.

Kapan pelaksanaan SPN ?

SPN dilakukan secara bertahap. Tahap pertama akan dimulai pada tanggal 30 September 2011 dan berlanjut pada tahun berikutnya.
SPN dan semua pelayanan perpajakan tidak dipungut biaya.

Pemotong Pajak wajib :
Menghitung, memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atu Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

(disadur dari Buku Praktis Perpajakan (Pajak Penghasilan Pegawai & Orang Pribadi lainnya) sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan) – edisi revisi ke tiga tahun 2007

PEMOTONG PAJAK :

Definisi SIAPAKAH YANG HARUS MEMOTONG PAJAK menurut UU PPh Pasal 21 dan Pasal 26 (Undang-undang Pajak Penghasilan) :

Pemberi Kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Bendaharawan Pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Dana Pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

Perusahan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri.

Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.

Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Catatan : dalam praktek tidak semua bank walaupun milik pemerintah, dan juga tidak sumua BUMN Kantor Pos dan Giro, dikarenakan kesibukannya, dapat menerima pembayaran pajak, dan untuk khusus pembayaran pajak dengan lokasi bayar di Jabodetabeke, pemerintah telah menetapkan BNP (Bank Nusantara Parahyangan) sebagai bank tempat pembayaran pajak-pajak PPh, PPN, PBB,BPHTB.

TINNA CONSULTING menyediakan layanan khusus PEMBAYARAN PAJAK melalui rekening titipan pajak-pajak pada bank yang telah ditunjuk pemerintah, yaitu BNP bank nusantara parahyangan dengan nomer kode bank dari atm adalah nomer kode 145, dimana tetap harus diambil nomor antrian di pagi hari dan tetap harus membawa dan menyodorkan SSP per set yang telah diisi dan telah ditandatangani, dengan cara lebih praktis pendebetan dari rekening TINNA EKAWATI pada BNP (Bank Nusantara Parahyangan : 070 3300 1388) tinna_consulting@yahoo.com Hp 081310179966 / 085718401771 / flexi 021 26875403

Melayani Kalkulasi Pajak – Pembayaran Pajak – Pelaporan Pajak ke KPP terkait – Konsultasi – dll (menyediakan formulir / blanko Pelaporan Pajak dan Pembayaran Pajak)

Contoh : Atas honor, gaji atau upah tiap bulan setelah dihitung :
Untuk masa / bulan Agustus 2010, wajib sudah disetorkan ke bank persepsi oleh Pemotong Pajak, selambatnya pada tanggal 10 September 2010

Catatan : Sebagai Pribadi atau Perorangan, yang bekerja menerima upah / gaji / honor, yang dipotong pajak oleh Pemberi Kerja, melaporkan pajak dengan lampiran bukti-potong dari Pemberi Kerja.

Sebagai OP (Orang Pribadi) yang tidak dipotong Pajak oleh Pemberi Kerja, wajib menyetorkan sendiri kewajiban pembayaran pajak sesuai kalkulasi angka rupiah pajak sesuai perundangan-pajak dan tarif yang sedang berlaku pada saat / periode / masa / tahun ybs.

_____

Hubungi Tinna sekarang melalui email : tinna_consulting@yahoo.com

Apabila telah dilakukan pembayaran pajak, kita baru dapat melaporkan pajak, yaitu bukti bayar beserta formulir isian, diserahkan kepada KPP (Kantor Pelayanan Pajak).

Cara Pelaporan Pajak ke KPP : Melalui Kantor Pos secara tercatat atau dapat langsung disampaikan ke KPP ybs.

UU KUP = Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan mewajibkan kita untuk melaporkan pajak :

1. Setiap Bulan (Orang Pribadi, Badan Usaha, Badan Non Usaha (misal : Yayasan, Organisasi, Perkumpulan, Asosiasi, Paguyuban, dll)

Selambatnya tanggal 20 bulan berikutnya

2. Setiap Tahun wajib dilakukan semua kita terutama yang telah ber-NPWP walapun tidak berpenghasilan sama sekali dan dilaporkan N I H I L karena tidak ada penghasilan.

# Untuk OP (Orang Pribadi) selambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya

Misalnya laporan pajak tahunan orang pribadi tahun 2009, sudah harus selesai pelaporannya pada tanggal 31 Maret tahun 2010. Sedangkan untuk badan usaha dan badan non-usaha pelaporan pajak tahunan selambatnya 30 April 2010 untuk tahun 2009

# Untuk Badan (Usaha dan Non Usaha) selambatnya telah melaporkan kegiatan keuangannya serta perhitungan pajak yang harus dibayar pada tanggal 30 April tahun berikutnya

Untuk tahun pajak 2009, sudah harus selesai:

# Perhitungan serta
# Pembayaran Pajak serta
# Pelaporan Pajak, paling lambat 30 April 2010

Bila tidak (tidak lapor atau terlamat lapor), dikenakan sanksi keterlambatan lapor sesuai UU KUP terbaru, sbb,:

1. Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) untuk keterlambatan bagi pelaporan tiap bulan baik OP (Orang Pribadi) maupun Badan (usaha dan non usaha)

2. Rp. 1.000.000,- untuk keterlambatan bagi kinerja tahunan bagi Badan Usaha dan Non Usaha

3. Rp. 500.000,- atas keterlambatan bagi jenis pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) = V A T (Value Added Tax) setiap bulan

Contoh Pelaporan Pajak setiap bulan bagi PRIBADI dan Pajak BADAN USAHA serta NON-USAHA

Untuk masa bulan Juni 2010, selambatnya sudah selesai dilaporkan per 20 Juli 2010

Untuk masa bulan Juli 2010, selambatnya sudah selesai dilaporkan per 20 Agustus 2010

Untuk masa bulan Agustus 2010, selambatnya sudah selesai dilaporkan per 20 September 2010, dst.

Untuk tahun Pajak 2010 bagi OP (Orang Pribadi), selambatnya sudah selesai dilaporkan per 31 Maret 2011

_____

Hubungi Tinna sekarang melalui email : tinna_consulting@yahoo.com

Atau melalui telepon:
0813-1017-9966, 0857-1840-1771, 021-26875403, 0251-8327812, 0283-3272813

Jadi bila total penghasilan kita setahun = 12 x Rp. 1.320.000,- = Rp. 15.840.000,- per tahun dibebaskan dari pengenaan pajak. Tetapi untuk penghasilan selebihnya dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang sedang berlaku.

Secara umum tarif pajak terbaru untuk tahun 2009 adalah sbb. Untuk total pengahasilan neto setahun tahun 2009 :
1. Sampai dengan Rp. 50.000.000,- = 5 %
2. Diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000 = 15 %
3. Diatas Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000 = 25 %
4. Diatas Rp. 500.000.000,- adalah 30 %

Denda bila tidak melaporkan pajak tiap bulan (walaupun NIHIL tetap wajib lapor / bulan)
Denda Rp. 100.000 per bulan / per orang = 12 x Rp. 100.000 = Rp. 1.200.000
(Bila tidak lapor pajak tiap bulan)
Dan denda tidak lapor pajak tahunan bagi orang pribadi Rp. 100.00,- pula
Jadi, bagi Orang Pribadi yang lalai tidak melaporakan pajak pribadi
Jumlah Denda per tahun = Rp. 1.300.000,- per orang

Berapakah PTKP Pak Anton = Penghasilan yang tidak kena Pajak
= PTKP = K/1 (menikah dengan 1 orang anak) =
Rp. 1320.000 (per bulan untuk diri sendiri)
Rp. 110.000 (per bulan untuk istri)
Rp. 110.000 (per bulan untuk 1 (satu) orang anak yang belum menikah dan masih menjadi tanggungan

Total PTKP Pak Anton = Rp. 1.540.000 per bulan = setahun yang tdk kena pajak =
12 x Rp. 1.540.000 = Rp. 18.480.000 / tahun

Misal setahun penghasilan =
Contoh 1 .Rp. 30.000.000

Pajak adalah = 5 % x (Rp. 30.000.000 – Rp. 18.480.000)
= 5 % x Rp. 11.520.000,- = Rp. 576.000
Per tahun bila dengan total income 30 jt setahun dan menikah dengan tanggungan 1 orang anak

Contoh 2 Bila penghasilan setahun = 50 jt
Pajak = 5 % x (Rp. 50.000.000,- – Rp. 18.480.000,-) = 5 % x Rp. 31.520.000,-
= Rp. 1.576.000,-

_____

Hubungi Tinna sekarang melalui email : tinna_consulting@yahoo.com

Atau melalui telepon:
0813-1017-9966, 0857-1840-1771, 021-26875403, 0251-8327812, 0283-3272813

PASAL 3 Ayat 1

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Ayat 2

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Ayat 3

Batas Waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.

b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau

c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

PASAL 7 Ayat 1

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 atau ayat 4 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa

Pajak Pertambahan Nilai

(forms PPN = formulir pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terbaru berlaku untuk masa Juni 2010 yang dilaporkan mulai 1 Juli 2010 adalah formulir 1108)

Rp. 100.000,- untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya (Orang Pribadi, SPM Ps 4, Ps 23, Ps 21, Badan, dll)

Dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi

Pelaporan Pajak melalui Kantor Pos (UU – KUP No. 28 tahun 2007)

Pasal 6 Ayat 2

Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Ayat 3

Tanda bukti dan Tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap.

_____

Hubungi Tinna sekarang melalui email : tinna_consulting@yahoo.com

Atau melalui telepon:
0813-1017-9966, 0857-1840-1771, 021-26875403, 0251-8327812, 0283-3272813

Pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru tentang Pengakuan Sisa Lebih yang  diteima  atau  diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan / atau  bidang penelitian dan pengembangan.

Selisih  Lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakah obyek  pajak  penghasilan dikurangi  pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan atau lembaga  nirlaba.

Biaya Operasional adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsuing  dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Badan atau Lembaga Nirlaba tsb. Diatas adalah yang telah terdaftar dalam lembaga yang membidanginya.

Nirlaba = Tidak Mencari Keuntungan

Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah pembelian, pengadaan dan/atau pembangunan fisik sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang meliputi :

Gedung dan Pembelian Tanah sebagai lokasi Gedung Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Laboratorium dan perpustakaan, atau pembelian atau pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen atau karyawan, sarana prasarana olahraga (sepanjang berada dalam lingkungan atau lokasi lembaga pendidikan formal)

Sisa lebih = selisih lebih  ditanamkan dalam bentuk pengadaan dan pembangunan dan pengadaan sarana serta prasarana dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tsb, dikecualikan sebagai Obyek Pajak Penghasilan.

Badan / lembaga  Nirlaba tsb., wajib memberitahukan :

1.Rencana Fisik Sederhana

2.Rencana Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kegiatan pendidikan dan/atau penelitan dan pengembangan  kepada KPP dimana WP  terdaftar dan tindasan kepada instansi yang membidanginya.

Disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak diperolehnya sisa lebih tsb., atau paling lama sebelum pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dimulai, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tsb.

Untuk  informasi  lebih lanjut,  mengenai  perlakuan akuntansi , dan lain hal sesuai peraturan pemerintah  tentang lembaga Nirlaba Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan  serta  layanan aneka kinerja pajak, segera hubungi Tinna Consulting!

_____

Hubungi Tinna sekarang melalui email : tinna_consulting@yahoo.com

Atau melalui telepon:
0813-1017-9966, 0857-1840-1771, 021-26875403, 0251-8327812, 0283-3272813

TAX  ATORNEY  – TAX   CASES – TAX  COURT – OBJECTION  – APPEAL  -  ETC.

_____

Hubungi Tinna sekarang melalui email : tinna_consulting@yahoo.com

Atau melalui telepon:
0813-1017-9966, 0857-1840-1771, 021-26875403, 0251-8327812, 0283-3272813

Untuk masa / periode pelaporan gaji bulan JULI 2009 digunakan formulir laporan pajak yang baru, yang mana kami  Tinna-Consulting melayani Pengisian Formulir Pajak PPh 21 atas gaji dan upah yang terbaru mulai masa penggajian Juli 2009, dst.,  yang dibayarkan ke pegawai pada akhir Juli 2009 atau awal Agustus 2009

UU PPh  No. 36  tahun 2008 berlaku 1 Januari 2009, pegawai yang tidak memiliki NPWP, perhitungan pajaknya lebih mahal 20 % dibandingkan pegawai yang memilik NPWP.

Untuk Laporan PPh 21 atas gaji dan upah tiap bulan, Tinna Consulting melayani perhitungan setiap bulan atas gaji mulai bulan Juli 2009, Agustus 2009, September 2009, dst.  Disamping juga tetap melayani pelaporan dan perhitungan pajak (PPN) tiap bulan dan PPh 25 tiap bulan serta Pembayaran Pajak dan Pelaporan Pajak setiap bulan.

Untuk daftar gaji mulai bulan Juli 2009 dapat disampaikan by  e-mail  ke  tinna_consulting@yahoo.com disamping akumulasi data  daftar gaji tiap- tiap karyawan/ti mulai Januari 2009 s/d Juni 2009 beserta Arsip Nama Karyawan/ti beserta Statusnya ( K / TK dan jumlah tanggungan anggota keluarga) sehubungan dengan pengisian form PPh 21 dan tata-cara yang terbaru berlaku 1 Juli 2009 dan planning perhitungan akhir masa Desember 2009 sebagaimana diisyaratkan oleh Per- 31/DJP/25 Mei 2009.

Demikian pemberitahuan kami dan terima kasih atas tanggapan dan pengiriman data nama karyawan beserta gaji setiap bulan (Nama Staff / Guru/ Pegawai, Honor / Gaji bulan ybs.) , serta status  ( K / TK  beserta jumlah orang sebagai tanggungannya) juga dicantumkan bila memiliki NPWP adalah  nomer ….

Sehubungan dengan adanya persyaratan NPWP untuk dapat mendapatkan tarif pajak normal, kami TINNA Consulting siap membantu melayani kebutuhan akan pembuatan NPWP bagi staff/guru/pegawai yang belum memiliki waktu untuk mengurus pembuatan NPWP nya, cukup dengan mengirimkan fotocopy dari  KTP dari masing-masing (ybs.) ke alamat e mail  tinna_consulting@yahoo.com  ,  atau bilamana  akan dibuat NPWP secara kolektif oleh pegawai/staff/guru/dll dalam suatu tempat dapat dikumpulkan terlebih dahulu fotocopy KTP dari tiap pegawai ybs. Atau dapat dikirimkan dalam amplop berperangko, TIKI, JNE atau lainnya, atau bilamana telah siap sebelum 31 Juli 2009, akan dapat kami ambil / jemput copy KTP-KTP tsb. di tempat.

Pembuatan NPWP tidak dibatasi s/d hanya tanggal 31 Juli 2009, dan dapat dilayankan oleh TINNA CONSULTING setiap saat untuk bulan Juli 2009, Agustus 2009, September 2009, dst. Dapat dimintakan pembuatannya oleh masing-masing staff/guru/pegawai/dll ybs. kepada kami baik secara kolektif maupun individual, atau secara berkelompok dibuatkan oleh tempat ybs. bekerja melalui kami TINNA CONSULTING

Mulai bulan Juli 2009, gaji yang lebih dari PTKP bagi tiap staff/pegawai/guru/dll yang belum memiliki NPWP  wajib dipotong 20 %  lebih tinggi dibandingkan dengan yang telah memiliki NPWP

_____

Hubungi Tinna sekarang melalui email : tinna_consulting@yahoo.com

Atau melalui telepon:
0813-1017-9966, 0857-1840-1771, 021-26875403, 0251-8327812, 0283-3272813