1. Dapat menunjukan Surat Tugas;
2. Mengenakan Tanda Pengenal (Name Tag) Petugas Sensus Pajak.

Jika terdapat keraguan, silakan menghubungi Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama (KPP) Pratama tempat Anda terdaftar.

Apa yang akan ditanyakan oleh Petugas SPN ?

Untuk responden subjek pajak Orang Pribadi, antara lain :

1. Identitas Subjek Pajak;
2. Status tempat tinggal/usaha ;
3. Tanggungan;
4. Penghasilan;
5. Jumlah karyawan.

Untuk responden subjek pajak Badan, antara lain :

1. Identitas Badan;
2. Penanggung jawab;
3. Kepemilikan badan;
4. Jenis usaha;
5. Jumlah karyawan;
6. Pembukuan;
7. Status Badan;
8. Identitas Objek Pajak.

Dokumen apa yang perlu disiapkan responden untuk SPN ?

Responden Subjek Pajak Badan :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), jika PKP;
3. Akta Pendirian;
4. Nomor Pelanggan PLN;
5. SPPT PBB;
6. KTP/paspor/KTAS Penanggung jawab/pengurus.

Responden Subjek Pajak Orang Pribadi :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), jika PKP;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/KTAS;
4. SPPT PBB;
5. Nomor Pelanggan PLN.

Apa yang harus dilakukan oleh responden SPN ?

Setiap orang pribadi atau badan yang disensus wajib memberikan keterangan yang keterangan yang sebenarnya kepada Petugas Sensus Pajak.

Kapan pelaksanaan SPN ?

SPN dilakukan secara bertahap. Tahap pertama akan dimulai pada tanggal 30 September 2011 dan berlanjut pada tahun berikutnya.
SPN dan semua pelayanan perpajakan tidak dipungut biaya.

Pemotong Pajak wajib :
Menghitung, memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atu Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

(disadur dari Buku Praktis Perpajakan (Pajak Penghasilan Pegawai & Orang Pribadi lainnya) sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan) – edisi revisi ke tiga tahun 2007

PEMOTONG PAJAK :

Definisi SIAPAKAH YANG HARUS MEMOTONG PAJAK menurut UU PPh Pasal 21 dan Pasal 26 (Undang-undang Pajak Penghasilan) :

Pemberi Kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Bendaharawan Pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Dana Pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

Perusahan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri.

Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.

Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Catatan : dalam praktek tidak semua bank walaupun milik pemerintah, dan juga tidak sumua BUMN Kantor Pos dan Giro, dikarenakan kesibukannya, dapat menerima pembayaran pajak, dan untuk khusus pembayaran pajak dengan lokasi bayar di Jabodetabeke, pemerintah telah menetapkan BNP (Bank Nusantara Parahyangan) sebagai bank tempat pembayaran pajak-pajak PPh, PPN, PBB,BPHTB.

TINNA CONSULTING menyediakan layanan khusus PEMBAYARAN PAJAK melalui rekening titipan pajak-pajak pada bank yang telah ditunjuk pemerintah, yaitu BNP bank nusantara parahyangan dengan nomer kode bank dari atm adalah nomer kode 145, dimana tetap harus diambil nomor antrian di pagi hari dan tetap harus membawa dan menyodorkan SSP per set yang telah diisi dan telah ditandatangani, dengan cara lebih praktis pendebetan dari rekening TINNA EKAWATI pada BNP (Bank Nusantara Parahyangan : 070 3300 1388) tinna_consulting@yahoo.com Hp 081310179966 / 085718401771 / flexi 021 26875403

Melayani Kalkulasi Pajak – Pembayaran Pajak – Pelaporan Pajak ke KPP terkait – Konsultasi – dll (menyediakan formulir / blanko Pelaporan Pajak dan Pembayaran Pajak)

Contoh : Atas honor, gaji atau upah tiap bulan setelah dihitung :
Untuk masa / bulan Agustus 2010, wajib sudah disetorkan ke bank persepsi oleh Pemotong Pajak, selambatnya pada tanggal 10 September 2010

Catatan : Sebagai Pribadi atau Perorangan, yang bekerja menerima upah / gaji / honor, yang dipotong pajak oleh Pemberi Kerja, melaporkan pajak dengan lampiran bukti-potong dari Pemberi Kerja.

Sebagai OP (Orang Pribadi) yang tidak dipotong Pajak oleh Pemberi Kerja, wajib menyetorkan sendiri kewajiban pembayaran pajak sesuai kalkulasi angka rupiah pajak sesuai perundangan-pajak dan tarif yang sedang berlaku pada saat / periode / masa / tahun ybs.

_____

Hubungi Tinna sekarang melalui email : tinna_consulting@yahoo.com

Apabila telah dilakukan pembayaran pajak, kita baru dapat melaporkan pajak, yaitu bukti bayar beserta formulir isian, diserahkan kepada KPP (Kantor Pelayanan Pajak).

Cara Pelaporan Pajak ke KPP : Melalui Kantor Pos secara tercatat atau dapat langsung disampaikan ke KPP ybs.

UU KUP = Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan mewajibkan kita untuk melaporkan pajak :

1. Setiap Bulan (Orang Pribadi, Badan Usaha, Badan Non Usaha (misal : Yayasan, Organisasi, Perkumpulan, Asosiasi, Paguyuban, dll)

Selambatnya tanggal 20 bulan berikutnya

2. Setiap Tahun wajib dilakukan semua kita terutama yang telah ber-NPWP walapun tidak berpenghasilan sama sekali dan dilaporkan N I H I L karena tidak ada penghasilan.

# Untuk OP (Orang Pribadi) selambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya

Misalnya laporan pajak tahunan orang pribadi tahun 2009, sudah harus selesai pelaporannya pada tanggal 31 Maret tahun 2010. Sedangkan untuk badan usaha dan badan non-usaha pelaporan pajak tahunan selambatnya 30 April 2010 untuk tahun 2009

# Untuk Badan (Usaha dan Non Usaha) selambatnya telah melaporkan kegiatan keuangannya serta perhitungan pajak yang harus dibayar pada tanggal 30 April tahun berikutnya

Untuk tahun pajak 2009, sudah harus selesai:

# Perhitungan serta
# Pembayaran Pajak serta
# Pelaporan Pajak, paling lambat 30 April 2010

Bila tidak (tidak lapor atau terlamat lapor), dikenakan sanksi keterlambatan lapor sesuai UU KUP terbaru, sbb,:

1. Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) untuk keterlambatan bagi pelaporan tiap bulan baik OP (Orang Pribadi) maupun Badan (usaha dan non usaha)

2. Rp. 1.000.000,- untuk keterlambatan bagi kinerja tahunan bagi Badan Usaha dan Non Usaha

3. Rp. 500.000,- atas keterlambatan bagi jenis pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) = V A T (Value Added Tax) setiap bulan

Contoh Pelaporan Pajak setiap bulan bagi PRIBADI dan Pajak BADAN USAHA serta NON-USAHA

Untuk masa bulan Juni 2010, selambatnya sudah selesai dilaporkan per 20 Juli 2010

Untuk masa bulan Juli 2010, selambatnya sudah selesai dilaporkan per 20 Agustus 2010

Untuk masa bulan Agustus 2010, selambatnya sudah selesai dilaporkan per 20 September 2010, dst.

Untuk tahun Pajak 2010 bagi OP (Orang Pribadi), selambatnya sudah selesai dilaporkan per 31 Maret 2011

_____

Hubungi Tinna sekarang melalui email : tinna_consulting@yahoo.com

Atau melalui telepon:
0813-1017-9966, 0857-1840-1771, 021-26875403, 0251-8327812, 0283-3272813

Jadi bila total penghasilan kita setahun = 12 x Rp. 1.320.000,- = Rp. 15.840.000,- per tahun dibebaskan dari pengenaan pajak. Tetapi untuk penghasilan selebihnya dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang sedang berlaku.

Secara umum tarif pajak terbaru untuk tahun 2009 adalah sbb. Untuk total pengahasilan neto setahun tahun 2009 :
1. Sampai dengan Rp. 50.000.000,- = 5 %
2. Diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000 = 15 %
3. Diatas Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000 = 25 %
4. Diatas Rp. 500.000.000,- adalah 30 %

Denda bila tidak melaporkan pajak tiap bulan (walaupun NIHIL tetap wajib lapor / bulan)
Denda Rp. 100.000 per bulan / per orang = 12 x Rp. 100.000 = Rp. 1.200.000
(Bila tidak lapor pajak tiap bulan)
Dan denda tidak lapor pajak tahunan bagi orang pribadi Rp. 100.00,- pula
Jadi, bagi Orang Pribadi yang lalai tidak melaporakan pajak pribadi
Jumlah Denda per tahun = Rp. 1.300.000,- per orang

Berapakah PTKP Pak Anton = Penghasilan yang tidak kena Pajak
= PTKP = K/1 (menikah dengan 1 orang anak) =
Rp. 1320.000 (per bulan untuk diri sendiri)
Rp. 110.000 (per bulan untuk istri)
Rp. 110.000 (per bulan untuk 1 (satu) orang anak yang belum menikah dan masih menjadi tanggungan

Total PTKP Pak Anton = Rp. 1.540.000 per bulan = setahun yang tdk kena pajak =
12 x Rp. 1.540.000 = Rp. 18.480.000 / tahun

Misal setahun penghasilan =
Contoh 1 .Rp. 30.000.000

Pajak adalah = 5 % x (Rp. 30.000.000 – Rp. 18.480.000)
= 5 % x Rp. 11.520.000,- = Rp. 576.000
Per tahun bila dengan total income 30 jt setahun dan menikah dengan tanggungan 1 orang anak

Contoh 2 Bila penghasilan setahun = 50 jt
Pajak = 5 % x (Rp. 50.000.000,- – Rp. 18.480.000,-) = 5 % x Rp. 31.520.000,-
= Rp. 1.576.000,-

_____

Hubungi Tinna sekarang melalui email : tinna_consulting@yahoo.com

Atau melalui telepon:
0813-1017-9966, 0857-1840-1771, 021-26875403, 0251-8327812, 0283-3272813

PASAL 3 Ayat 1

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Ayat 2

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Ayat 3

Batas Waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.

b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau

c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

PASAL 7 Ayat 1

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 atau ayat 4 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa

Pajak Pertambahan Nilai

(forms PPN = formulir pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terbaru berlaku untuk masa Juni 2010 yang dilaporkan mulai 1 Juli 2010 adalah formulir 1108)

Rp. 100.000,- untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya (Orang Pribadi, SPM Ps 4, Ps 23, Ps 21, Badan, dll)

Dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi

Pelaporan Pajak melalui Kantor Pos (UU – KUP No. 28 tahun 2007)

Pasal 6 Ayat 2

Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Ayat 3

Tanda bukti dan Tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap.

_____

Hubungi Tinna sekarang melalui email : tinna_consulting@yahoo.com

Atau melalui telepon:
0813-1017-9966, 0857-1840-1771, 021-26875403, 0251-8327812, 0283-3272813

Pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru tentang Pengakuan Sisa Lebih yang  diteima  atau  diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan / atau  bidang penelitian dan pengembangan.

Selisih  Lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakah obyek  pajak  penghasilan dikurangi  pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan atau lembaga  nirlaba.

Biaya Operasional adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsuing  dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Badan atau Lembaga Nirlaba tsb. Diatas adalah yang telah terdaftar dalam lembaga yang membidanginya.

Nirlaba = Tidak Mencari Keuntungan

Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana adalah pembelian, pengadaan dan/atau pembangunan fisik sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang meliputi :

Gedung dan Pembelian Tanah sebagai lokasi Gedung Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, Laboratorium dan perpustakaan, atau pembelian atau pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen atau karyawan, sarana prasarana olahraga (sepanjang berada dalam lingkungan atau lokasi lembaga pendidikan formal)

Sisa lebih = selisih lebih  ditanamkan dalam bentuk pengadaan dan pembangunan dan pengadaan sarana serta prasarana dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tsb, dikecualikan sebagai Obyek Pajak Penghasilan.

Badan / lembaga  Nirlaba tsb., wajib memberitahukan :

1.Rencana Fisik Sederhana

2.Rencana Biaya Pembangunan Sarana dan Prasarana

Kegiatan pendidikan dan/atau penelitan dan pengembangan  kepada KPP dimana WP  terdaftar dan tindasan kepada instansi yang membidanginya.

Disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak diperolehnya sisa lebih tsb., atau paling lama sebelum pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dimulai, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tsb.

Untuk  informasi  lebih lanjut,  mengenai  perlakuan akuntansi , dan lain hal sesuai peraturan pemerintah  tentang lembaga Nirlaba Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan  serta  layanan aneka kinerja pajak, segera hubungi Tinna Consulting!

_____

Hubungi Tinna sekarang melalui email : tinna_consulting@yahoo.com

Atau melalui telepon:
0813-1017-9966, 0857-1840-1771, 021-26875403, 0251-8327812, 0283-3272813

Untuk masa / periode pelaporan gaji bulan JULI 2009 digunakan formulir laporan pajak yang baru, yang mana kami  Tinna-Consulting melayani Pengisian Formulir Pajak PPh 21 atas gaji dan upah yang terbaru mulai masa penggajian Juli 2009, dst.,  yang dibayarkan ke pegawai pada akhir Juli 2009 atau awal Agustus 2009

UU PPh  No. 36  tahun 2008 berlaku 1 Januari 2009, pegawai yang tidak memiliki NPWP, perhitungan pajaknya lebih mahal 20 % dibandingkan pegawai yang memilik NPWP.

Untuk Laporan PPh 21 atas gaji dan upah tiap bulan, Tinna Consulting melayani perhitungan setiap bulan atas gaji mulai bulan Juli 2009, Agustus 2009, September 2009, dst.  Disamping juga tetap melayani pelaporan dan perhitungan pajak (PPN) tiap bulan dan PPh 25 tiap bulan serta Pembayaran Pajak dan Pelaporan Pajak setiap bulan.

Untuk daftar gaji mulai bulan Juli 2009 dapat disampaikan by  e-mail  ke  tinna_consulting@yahoo.com disamping akumulasi data  daftar gaji tiap- tiap karyawan/ti mulai Januari 2009 s/d Juni 2009 beserta Arsip Nama Karyawan/ti beserta Statusnya ( K / TK dan jumlah tanggungan anggota keluarga) sehubungan dengan pengisian form PPh 21 dan tata-cara yang terbaru berlaku 1 Juli 2009 dan planning perhitungan akhir masa Desember 2009 sebagaimana diisyaratkan oleh Per- 31/DJP/25 Mei 2009.

Demikian pemberitahuan kami dan terima kasih atas tanggapan dan pengiriman data nama karyawan beserta gaji setiap bulan (Nama Staff / Guru/ Pegawai, Honor / Gaji bulan ybs.) , serta status  ( K / TK  beserta jumlah orang sebagai tanggungannya) juga dicantumkan bila memiliki NPWP adalah  nomer ….

Sehubungan dengan adanya persyaratan NPWP untuk dapat mendapatkan tarif pajak normal, kami TINNA Consulting siap membantu melayani kebutuhan akan pembuatan NPWP bagi staff/guru/pegawai yang belum memiliki waktu untuk mengurus pembuatan NPWP nya, cukup dengan mengirimkan fotocopy dari  KTP dari masing-masing (ybs.) ke alamat e mail  tinna_consulting@yahoo.com  ,  atau bilamana  akan dibuat NPWP secara kolektif oleh pegawai/staff/guru/dll dalam suatu tempat dapat dikumpulkan terlebih dahulu fotocopy KTP dari tiap pegawai ybs. Atau dapat dikirimkan dalam amplop berperangko, TIKI, JNE atau lainnya, atau bilamana telah siap sebelum 31 Juli 2009, akan dapat kami ambil / jemput copy KTP-KTP tsb. di tempat.

Pembuatan NPWP tidak dibatasi s/d hanya tanggal 31 Juli 2009, dan dapat dilayankan oleh TINNA CONSULTING setiap saat untuk bulan Juli 2009, Agustus 2009, September 2009, dst. Dapat dimintakan pembuatannya oleh masing-masing staff/guru/pegawai/dll ybs. kepada kami baik secara kolektif maupun individual, atau secara berkelompok dibuatkan oleh tempat ybs. bekerja melalui kami TINNA CONSULTING

Mulai bulan Juli 2009, gaji yang lebih dari PTKP bagi tiap staff/pegawai/guru/dll yang belum memiliki NPWP  wajib dipotong 20 %  lebih tinggi dibandingkan dengan yang telah memiliki NPWP

_____

Hubungi Tinna sekarang melalui email : tinna_consulting@yahoo.com

Atau melalui telepon:
0813-1017-9966, 0857-1840-1771, 021-26875403, 0251-8327812, 0283-3272813

WHO  QUALIFIES AS   TAXPAYER  ?
Taxpayer are individual or corporation who has any tax obligation either income tax (PPh)  or Value Added Tax  (PPN)

REGISTRATION
How do get a taxpayer identification number (TIN)
The requirement of registration are :
-    Certification from Board of Investment (BKPM)
-    Notary deed for establishment of the corporation
-    Power of attorney if the application is signed by person who is not the authorized person in the company

WHERE DO HAVE TO REGISTER IF I HAVE SERVERAL BRANCHES ?
Taxpayer who has more than one place of business, branches, representative which are located outside Jakarta, should register at each tax office which is responsible for each place of business for the purpose of witholding taxes and value added tax only.

WHEN  DO I HAVE TO HAVE  A T IN   ?
Corporations and individuals that are liable ton be taxed shall have TIN as an identitiy for tax purpose.  Single TIN will apply for both Income Tax and Witholding Tax

IS  IT  POSSIBLE  TO  REGISTER  VIA  INTERNET  ?
Yes, you may register via internet by application of E-registration

IS  THERE  ANY ACTION TAKEN BY DGT IF A FIRM WHICH HAS ANY OBLIGATION IN VAT NOT REGISTER ?
The Directorate General of Taxes may issue a Taxpayer Identification Number  and / or to confirm a firm as a Taxable Person for VAT Purposes ex-officio in case a Taxpayer for VAT Purpose  does not fulfill the obligation to register

HOW LONG DOES THE REGISTRATION PROCESS TAKE  ?
The registration process will take about one working day

HOW DO I PAY MY TAX ?
The tax due can be paid byn taking a payment slip (SSP) to a bank

WHEN DO I HAVE TO FILE THE ANNUAL CORPORATE TAX RETURN ?
The Annual Income Tax Return of a Taxpayer who is obliged to maintain bokkeeping must be accompanied by financial statement in the form of balance sheet and income statement as well as other information required to calculate the amount of Taxable Income

WHAT IS A COMPLETE TAX RETURN ?
The return is considered as a complete return if the information listed in the form all fulfilled the attachment is complete and the return is signed by the authorized person

HOW DO I FULFILL MY TAX RETURN ?
Every Taxpayer shall be obliged to complete its Tax Return in Indonesia Languange, Latin alphabet, Arabic numerals, and Rupiah currency, and to sign and submit it to the district tax office where the Taxpayer is registered.
A Taxpayer which has obtained a permission from the Minister of Finance to use foreign language and Non-rupiah currency in its Tax Return, shall  fill its Tax Return in the language and the currency other than Rupiah as permitted, as regulated by a decree of the Minister of Finance

HOW DO I SUBMIT THE ANNUAL TAX RETURN ?
The tax return should be submitted at the tax office with which the Taxpayer is registered or sending it by a certified delivery either through post office or courier service. If you submit directly to the tax office, you will get a receipt of your filling. If you use a post office or courier service, the documentation received from that office, may be used as a filing receipt. Failure to comply with the filing deadline will be subjected to an adminstrative sanction of rupiah.

CAN  I  ASK  FOR  ANY  EXTENSION   TO  SUBMIT THE ANNUAL  TAX  RETURN  ?
Timing to submit the corporate tax return has a prescribed due date. However, a corporation may request an extension to submit with the following documents / condition :

-    Letter of  Request
-    A Temaporary Tax Return (code Y)
-    An Interim Financial Statement, and
-    Pay the estimated tax due based on the temporary tax return

The extension is given for a maximum of six months after the end of the period of filing

IS  IT  POSSIBLE  TO  MAKE  ANY  CORRECTION  IF  AN  ERROR(S)  IS  FOUND  IN  MY  TAX  RETURN  ?
Taxpayer  may  amend a submitted Tax Return voluntarily by submitting written statement, within two years from the end of a Taxable Period, provided that the Director General of Taxes has not commenced a tax audit

IS  THERE  ANY  PENALTY FOR THE INCREASE OF TAX PAYABLE DUE TO AN AMENDED TAX RETURN ?
In case a Taxpayer voluntarily amends a submitted Tax  Return which results in an increase of the tax payable. The Taxpayer shall be subject to an administrative penalty of 2 % interest per month on the underpaid tax, calculating from the original due date for filling the Tax Return up to the date of payment of the underpaid tax arising from the connection of the Tax Return

WHEN  DO  I  HAVE  TO  PAY  THE  TAX  ?
The tax due based on an annualn tax return should be paid not later than 25th of month in which to file the tax return, For instance, if the taxable year in January-Decembeeer payment should be done not later than March 25 of the succeeding year.

Due date for payment of monthly corporate income tax installment is 15 days from the end of a month

WHAT IS THE PENALTY FOR LATE PAYMENT ?
If a payment or remitatance of tax payable is made after the due date of the payment or remittance and administrative penalty in the form of 2 % interest monthly, calculated from the due date of payment up to the date of payment where fraction of the month is treated as one full month shall be imposed

WHAT IS THE STATUTE OF LIMITATION FOR TAX MATTERS ?
Within ten years from the date a tax is payable or from the end of Taxable Period the Directorate General of Taxes may issue a Notice of Tax Underpayment Assessment in the following conditions :

1. Based on the result of a tax audit or other information, a tax payable is unpaid or underpaid
2. A Tax return is not filed within certain period and after being warned in writing, the Tax Return is not filed within the time specified in the Letter of Reprimand
3. Based on the result of a tax audit of VAT and Sales Tax on Luxury Goods, it is found that  a tax overpayment should not have been carried over or that 0% rate should not have been applied
4. The obligation to maintain bookkeeping have not been met so that the amount of tax payable cannot be determined

Pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pajak. Ada berbagai Undang-undang serta peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak, diantaranya :

1. UU Ketentuan Umum Perpajakan ( U U K U P )

Bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat Obyektif dan Subyektif diwajibkan untuk memenuhi seluruh peraturan perpajakan dengan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan wajib patuh pada setiap bulan serta setiap tahun untuk melaporkan penghasilannya.

2. UU Pajak Penghasilan

3. UU Pajak Pertambahan Nilai

Siapa saja yang disebut mempunyai penghasilan ??

# Yaitu mereka atau kita yang mempunyai kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau dapat menambah kekayaan.

Kita telah memiliki kemampuan konsumsi karena pada umumnya kita dapat makan – minum dan berpakaian serta mencuci pakaian kita setiap hari. Sebagian besar dari kita pun memiliki tambahan kekakayaan, misalnya : kita membeli Hand Phone.

Subyek Pajak adalah :

1. O r a n g Pribadi : yaitu perseorangan apakah kita bekerja, berusaha, atau profesional, melakukan kegiatan, dll.

Bekerja : Pegawai Restoran, Buruh Pabrik Sepatu

Usaha : Jual Martabak, Asinan, dll. Mengemas Kacang Goreng dalam Plastik, Home-Industry, Buka Toko, Bengkel, dll. Toko Baju, Sembako, Bikin Roti Ulang Tahun, Gerai / Outlet- Cendol, dll.

Profesional : Arsitek, Pengacara, Dokter, Notaris, dll.

Kegiatan : Hasil dari Kuis Radio, Lomba Cerdas Cermat, Menang Kejuaraan Badminton, Menemukan Fosil, dll.

2. B a d a n : termasuk Badan Usaha dan Badan Non-Usaha

Badan Usaha yaitu yang telah berbadan hukum baik asli lokal Indonesia seperti : Kongsi, Partnership, Firma, CV (Perseroan Komanditer), PT (Perseroan Terbatas), BUMN, BUMD, juga perwakilan dari usaha orang / badan dari luar negeri yaitu misalnya : BUT (Bentuk Usaha Tetap / Permanent Establishment.

Lokal misalnya : Koperasi Tahu Tempe, Pabrik Kacang Mete CV XYZ, Jual Motor/Mobil PT PQR, dll, Perusahaan Listrik Negara, PT Kecap, dll.

Non-Usaha : baik swasta maupun negeri contoh :

Yayasan Bintang Indonesia,

Lembaga: L S M / Lembaga Swadaya Masyarakat,

Organisasi/ Kegiatan :

Sosial : P M I (Palang Merah Indonesia),

Keagamaan: Rumah / Perkumpulan Ibadah, dll

Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama Negeri, TK ZYX, dll

Kesehatan : Puskesmas, Rumah Sakit Bersalin R S T

Perkumpulan : Renang, Burung, Club, dll

3. W a r i s a n yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan

Bagaimana menghitung apakah saya pribadi sudah harus membayar pajak atau tidak, ada tolok ukur perhitungannya. Untuk tahun 2009, bila kita sebagai pribadi single telah mempunyai hasil bersih senilai LEBIH DARI BATASAN PTKP (PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK) Rp. 1.320.000,- per bulan atau = Rp. 15.840.000,- per tahun, maka kita wajib membayar pajak.

Misalnya dari usaha jual sembako, setelah dihitung neto yaitu SESUDAH bersih dipotong ongkos usaha, menghasilkan nilai angka Rp. 20.000.000,- per tahun (yaitu diatas angka Rp. 15.840.000,-), maka selisih lebihnya yang baru akan dikenakan pajak = 5 % x Rp. (20.000.000 – 15.840.000) = Rp. 208.000 setahun

Atau bila diangsur per bulan = Rp. 208.000,- / 12 = hanya Rp. 17.333,- saja per bulan yang kita setor ke bank atau kantor pos.

Undang-undang Pajak mewajibkan setiap wajib pajak yang berusaha dan juga profesional untuk menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan Sederhana tentang kegiatan usahanya.

Bila dipilih norma, yaitu khusus untuk pribadi dapat diizinkan hanya memiliki Pencatatan ; yaitu berapa nilai penjualan dalam bulan yang bersangkutan.

Sedangkan untuk pembukuan, wajib dicatat penjualan, pembelian, piutang, hutang, harta.

Sesuai UU KUP, secara jabatan atau karena ada indikasi khusus, melalui prosedur tertentu, Pemerintah yaitu Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan P e m e r i k s a a n dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak masa / periode yang terindikasi tersebut dimana ada kemungkinan dapat menyebabakan kita dikenai SKP-KB (Surat Ketetapan Pajak) Kurang Bayar

UU KUP yang terbaru berlaku mulai 1 Januari 2008, menjelaskan tentang dikenakannya sanksi denda bila terlambat lapor sbb. :

1. Orang Pribadi

- Denda Terlambat Lapor Tahun-an = Rp. 100.000,-

2. Bulan-an dan Tahun-an

- Denda Terlambat Lapor Bulan-an PPh = Rp. 100.000,-

- Denda Terlambat Lapor Bulan-an PPN = Rp. 500.000,-

- Denda Terlambat Lapor Tahun-an bagi Badan (usaha dan non-usaha) = Rp. 1.000.000,-

M a s a - L a l u

Pemerintah menyediakan kesempatan yang disebut SUN-SET POLICY, yaitu untuk masa – sebelum - tahun – 2 0 0 8 :

a. Bagi yang belum melaporkan kegiatan / usaha / pekerjaan nya :

- Belum Punya NPWP

- Telah memiliki NPWP tetapi belum sempat melaporkan

- Telah melaporkan kegiatan / usaha / pekerjaan, tetapi ingin memperbaikinya

b. Bagi yang belum membayar pajak :

- Belum membayar pajak

- Membayar tetapi masih belum sepenuhnya

Dalam rangka SUNSET POLICY, setiap orang dan / atau badan, bila kita memanfaatkannya dalam kurun Januari 2009 – Pebuari 2009, pemerintah memberikan fasilitas bebas:

a. Bebas- dari –setiap - sanksi denda, karena terlambat lapor

b. Bebas dari setiap sanksi bunga 2 % per bulan, karena terlambat bayar

c. Bebas tidak diperiksa , bila data dan lain-lain dihitung dan dilapor serta dibayar secara benar

Bila kita berniat baik dan jujur, SUNSET POLICY merupakan Anugerah Tuhan melalui Kebijakan Pemerintah, untuk kita dapat menghitung dan melaporkan Kegiatan/ Usaha / Pekerjaan kita sebagai pribadi atau bentuk / badan usaha / non –usaha di masa lalu yang belum sempat kita kerjakan sesuai perundangan, untuk mulai dapat kita laporkan dalam waktu 2 (dua) bulan mendatang : Jan – 09 s/d Peb 09 dan kita dibebaskan dari sanksi denda serta bebas dari sanksi bunga serta tidak diperiksa

Kesimpulan : untuk masa / periode yang lalu :

Bila Lapor dalam 2 bulan ini yaitu s/d Pebuari 2009,

Tanpa dikenakan Denda, juga Tanpa dikenakan Bunga, juga Tanpa Pemeriksaan masa lalu keuangan kita.

M a s a - D e p a n

Untuk kemudian kita mempersiapkan diri kita atau perusahaan kita untuk lebih baik mulai 1 Januai 2009, mencatat dalam buku catatan dan pembukuan setiap uang yang kita terima dari usaha dan yang kita keluarkan untuk perongkosan dari usaha kita. Juga Harta Usaha dan Kewajiban Usaha, agar dapat dihitung secara benar, untuk kemudian dari perhitungan berdasarkan catatan harian kita, dapat diketahui berapakah kewajiban kita membayar pajak kepada negara.

Wajib Bayar (bila ada penghasilan), tiap bulan selambatnya tanggal 15 bulan berikutnya :

Januari 2009, dibayar s/d 15 Pebuari 2009

Kemudian dilaporkan selambatnya tanggal 20 bulan berikutnya

Januari 2009, dilaporkan s/d 20 Pebuari 2009

Harta Usaha yang kita gunakan dalam berusaha , dapat d i s u s u t sesuai dengan golongan / kelompok harta dalam UU Pajak. Penyusutan dari harta usaha kita, dapat dikurangkan dari hasil bruto usaha kita :

- Bangunan : Permanen : 20 tahun

: Non – Permanen : 10 tahun

# Inventaris Usaha dan Aneka Peralatan Usaha lainnya :

- Golongan 1 : 4 tahun

- Golongan 2 : 8 tahun

- Golongan 3 : 16 tahun

- Golongan 4 : 20 tahun

Untuk diingat dimasa mendatang, misalnya per Januari 2009, Catatan Keuangan dan Bukti Pendukung yaitu bon / nota / kuitansi / dll asli wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun

(Sesuai U U K U P)

Pajak dapat kita bayar dan kita laporkan dengan sarana NPWP.

Apakah guna atau fungsi NPWP, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), sangat diperlukan dalam mengurus aneka perizinan, NPWP merupakan bukti identitas diri serupa kotak persediaan uang yang siap menampung segala bentuk penghasilan kita, yaitu nomor account pajak kita untuk melaporkan nilai pajak kita. Sebagai anak Tuhan, pasti kita ingin mempunyai penghasilan optimal, hasil diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dimana dengan hasil diatas PTKP kita sudah mulai wajib membayar pajak dan melapor pajak.

Pertama : Mendaftarkan diri untuk dapat memperoleh NPWP

Kedua : Membayar dan/ atau Melapor Pajak dengan mencantumkan nomor kita yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak

Ketiga : Salah satu syarat untuk dapat Membuka Rekening Giro di bank,

Keempat : Salah satu syarat untuk memperoleh KPR (Kredit Perumahan Rakyat)

Kelima : Pengurusan / perizinan usaha , syarat u/ dapat SIUP, TDP

M a s a - K i n i

Untuk total setahun periode Januari 2009 s/d Desember 2009, masih ada waktu dimana belum ada kata terlambat,

1. Laporan Tahun-an tahun 2009 bagi Orang Pribadi, s/d 31 Maret 2010

2. Laporan Tahun-an tahun 2009 bagi Badan, s/d 30 April 2010

Contoh dalam # Menghitung Jumlah Pajak Usaha #

Penjualan = Omzet

- Dikurangi : Harga Pokok

= Laba Kotor

- Dikurangi : Biaya Operasional

(misalnya : Upah Pegawai, Listrik Usaha, Transportasi, Alat Tulis u/ Usaha, Penyusutan, dll)

= Laba Bersih

====== Pajak = tarif pajak x Laba Bersih ============

Untuk mengetahui kejelasan dari perundangan pajak serta artikel pajak lainnya dapatlah dibuka situs layanan : www.pajak.go.id

“Banyak wajib pajak yang register menjelang tutup tahun, formulir menumpuk, semua kalangan perbankan komplain karena kewalahan deadline besok pagi. Maka pemerintah memperpanjang sunset policy hingga Februari 2009,” ujar Menkeu.

Program sunset policy ini diperpanjang karena banyaknya permintaan menjelang akhir penutupan sunset policy pada 31 Desember ini.

Sumber: Kompas.com (baca selengkapnya klik disini)