Tax Refund for Tourists

Now your visit to Indonesia can be more enjoyable.

The Indonesian government has provided a facility for tax refund if you purchase goods in any shop (retailer) with “VAT Refund for Tourists” logo.

Please feel free to visit any Indonesian shop (retailer) with “VAT Refund for Tourists” logo and enjoy your shopping time.

 

What is “the VAT Refund for Tourists” ?

VAT Refund for Tourists is a facility given by the Indonesian government which allows tourists (foreign passport holders) to claim back Value Added Tax (VAT) on goods purchased in any store registered as a “VAT Refund for Tourists” participant.

 

What is eligible for a VAT Refund ?

Any passport holder who is :

  • not as Indonesian citizen or not a Permanent Resident of Indonesia, who lives or stays in Indonesia no longer than 2 (two) months (calendar month) since he/she arrived in Indonesia.
  • not a member of an airline crew.

 

How to claim the VAT Refund ?

Accompanied baggage (goods)

To be eligible for VAT Refund :

  1. goods must be purchased from shop with “VAT  Refund for Tourists” label across Indonesia by showing your passport, and you must have a valid tax invoice attached with one payment receipt) from the shop.
  2. goods which are excluded are as follows :
  •  food, beverage, tobacco products;
  •  guns and any explosive goods (materials);
  •  any goods that prohibited to be taken to the aircraft;
  1. goods purchased must have a minimum amount of Rp. 500.000 (five hundred thousand rupiah) of VAT in one valid tax invoice from a shop with the same purchasing date.
  2. goods are purchased within 1 (one) month before departing Indonesia.
  3. goods must be carried out of Indonesia as accompanied baggage overseas within 1 (one) month of the date of purchase.

 

VAT Refund payment options.

VAT Refund can be given in cash or by transfer payment.

  1. Given in cash with Indonesia Rupiah (IDR) currency;

    VAT refund is given in cash only  if  the  amount  does  not exceed Rp. 5.000.000  (five million rupiah);

  1. Through transfer payment.

    When the VAT refund is in excess of Rp. 5.000.000 (five million rupiah),   the refund will be made by transfer.  The passenger should  provide   bank account number, account name,  address,  bank  routing number, designated bank for transfer and requested currency for  the VAT Refund. The  transfer will be done within 1 (one) month of receipt of application for VAT refund.

 

Exceptional circumstances

If the amount of VAT refund is more than Rp. 5.000.000 (five million rupiah), however, the passenger doesn’t want to be refunded by transfer, than the amount of Rp. 5.000.000 (five million rupiah) will be refunded in cash and the balance of VAT is not refundable.

 

Claim procedure

The VAT refund can only be claimed at the airport on the date of your departure and you must follow the steps:

Option # 1 : Claim VAT Refund before Check-In counter

  1. Submit the application for VAT Refund to the Directorate General of Taxes (DGT) officer at the airport;
  2. Submit both copies of the original valid tax invoice (a tax invoice attached with one payment receipt);
  3. Show passport, airline ticket and goods purchased;
  4. Receive VAT refund in cash or through transfer to your bank account

Option # 2 : Claim VAT Refund after Check-In counter

The same steps are applied for this option, however, instead of showing airline ticket you need to show your international boarding pass to DGT officer.

This option is applied for passenger who carries on his/her purchased goods as hand baggage. If the goods are oversized or aviation security measures prevent you from taking your goods on board the aircraft, then you have to claim your VAT Refund at VAT Refund counter before Check-In counter as started on option # 1.

 

 

Where are the VAT Refund counters located ?

VAT Refund counters are located before and after check-in counter in selected Indonesian international airport.

Currently VAT Refund counters are available at Soekarno Hatta Airport – Jakarta, Ngurah Rai Airport – Bali, Adisutjipto Airport – Yogyakarta, Juanda Airport – Surabaya, and Polonia Airport – Medan

(Juanda’counters and Polonia’s counters are available since September 1st, 2011)

 

Frequently Asked Questions

  1. Can I reply for VAT Refund from any retailer in Indonesia ?

    No, you can only apply for VAT Refund from retailer with “VAT Refund of Tourists” logo on it.

  1. What if I stay for more than 2(two) months in Indonesia ? Am I eligible for the VAT Refund ?

    No, VAT Refund can only be given to a tourist/foreign passport holder who lives   or stays in Indonesia for a maximum of 2 (two) months from date of entry into Indonesia.

  1. What if I buy goods from a retailer with “VAT Refund for Tourists” logo and those goods are shipped by carrier companies ? Am I eligible for VAT Refund ?

    No, VAT Refund can only be given to a tourist/foreign passport holder who carries on the goods as accompanied baggage overseas.

  1. Is it possible to purchase goods with several payment receipts and be eligible for VAT refund facilities ?

    Yes, as long as you have one valid tax invoice (a tax invoice attached with one  payment receipt) with a minimum VAT amount of Rp. 500.000 (five hundred thousand rupiah) from the same shop with the same purchasing date.

Please ask the retailer to consolidate your purchases onto one payment receipt and one tax invoice totaling Rp. 500.000 or more

  1. How can I find out which shop (retailer) has been registered as a “VAT Refund for Tourists” participant ?

 

Please check the DGT website or www.pajak.go.id

 

Sensus Pajak Nasional (SPN)

Bagaimana cara mengindentifikasi petugas SPN ?

  1. Dapat menunjukan Surat Tugas;
  2. Mengenakan Tanda Pengenal (Name Tag) Petugas Sensus Pajak.

Jika terdapat keraguan, silakan menghubungi Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama (KPP) Pratama tempat Anda terdaftar.

Apa yang akan ditanyakan oleh Petugas SPN ?

Untuk responden subjek pajak Orang Pribadi, antara lain :

  1. Identitas Subjek Pajak;
  2. Status tempat tinggal/usaha ;
  3. Tanggungan;
  4. Penghasilan;
  5. Jumlah karyawan.

Untuk responden subjek pajak Badan, antara lain :

  1. Identitas Badan;
  2. Penanggung jawab;
  3. Kepemilikan badan;
  4. Jenis usaha;
  5. Jumlah karyawan;
  6. Pembukuan;
  7. Status Badan;
  8. Identitas Objek Pajak.

Dokumen apa yang perlu disiapkan responden untuk SPN ?

Responden Subjek Pajak Badan :

  1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), jika PKP;
  3. Akta Pendirian;
  4. Nomor Pelanggan PLN;
  5. SPPT PBB;
  6. KTP/paspor/KTAS Penanggung jawab/pengurus.

Responden Subjek Pajak Orang Pribadi :

  1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), jika PKP;
  3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/KTAS;
  4. SPPT PBB;
  5. Nomor Pelanggan PLN.

Apa yang harus dilakukan oleh responden SPN ?

Setiap orang pribadi atau badan yang disensus wajib memberikan keterangan yang keterangan yang sebenarnya kepada Petugas Sensus Pajak.

Kapan pelaksanaan SPN ?

SPN dilakukan secara bertahap. Tahap pertama akan dimulai pada tanggal 30 September 2011 dan berlanjut pada tahun berikutnya.
SPN dan semua pelayanan perpajakan tidak dipungut biaya.

KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK PPh pasal 21

Dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 21 dan Pasal 26,

Pemotong Pajak wajib :
Menghitung, memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atu Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

(disadur dari Buku Praktis Perpajakan (Pajak Penghasilan Pegawai & Orang Pribadi lainnya) sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan) – edisi revisi ke tiga tahun 2007

PEMOTONG PAJAK :

Definisi SIAPAKAH YANG HARUS MEMOTONG PAJAK menurut UU PPh Pasal 21 dan Pasal 26 (Undang-undang Pajak Penghasilan) :

Pemberi Kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Bendaharawan Pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Dana Pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.

Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

Perusahan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri.

Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan.

Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Catatan : dalam praktek tidak semua bank walaupun milik pemerintah, dan juga tidak sumua BUMN Kantor Pos dan Giro, dikarenakan kesibukannya, dapat menerima pembayaran pajak, dan untuk khusus pembayaran pajak dengan lokasi bayar di Jabodetabeke, pemerintah telah menetapkan BNP (Bank Nusantara Parahyangan) sebagai bank tempat pembayaran pajak-pajak PPh, PPN, PBB,BPHTB.

TINNA CONSULTING menyediakan layanan khusus PEMBAYARAN PAJAK melalui rekening titipan pajak-pajak pada bank yang telah ditunjuk pemerintah, yaitu BNP bank nusantara parahyangan dengan nomer kode bank dari atm adalah nomer kode 145, dimana tetap harus diambil nomor antrian di pagi hari dan tetap harus membawa dan menyodorkan SSP per set yang telah diisi dan telah ditandatangani, dengan cara lebih praktis pendebetan dari rekening TINNA EKAWATI pada BNP (Bank Nusantara Parahyangan : 070 3300 1388) tinna_consulting@yahoo.com Hp 081310179966 / 085718401771 / flexi 021 26875403

Melayani Kalkulasi Pajak – Pembayaran Pajak – Pelaporan Pajak ke KPP terkait – Konsultasi – dll (menyediakan formulir / blanko Pelaporan Pajak dan Pembayaran Pajak)

Contoh : Atas honor, gaji atau upah tiap bulan setelah dihitung :
Untuk masa / bulan Agustus 2010, wajib sudah disetorkan ke bank persepsi oleh Pemotong Pajak, selambatnya pada tanggal 10 September 2010

Catatan : Sebagai Pribadi atau Perorangan, yang bekerja menerima upah / gaji / honor, yang dipotong pajak oleh Pemberi Kerja, melaporkan pajak dengan lampiran bukti-potong dari Pemberi Kerja.

Sebagai OP (Orang Pribadi) yang tidak dipotong Pajak oleh Pemberi Kerja, wajib menyetorkan sendiri kewajiban pembayaran pajak sesuai kalkulasi angka rupiah pajak sesuai perundangan-pajak dan tarif yang sedang berlaku pada saat / periode / masa / tahun ybs.

_____

Hubungi Tinna sekarang melalui email : tinna_consulting@yahoo.com

Kapan Pajak Saya atau Usaha Saya atau Badan Usaha / Badan Non Usaha Harus Dilaporkan?

Sebelum kita dapat melaporkan pajak, pertama, kita harus menghitung berapa pajak yang harus kita setorkan ke bank persepsi atau kantor pos persepsi setiap bulan dan setiap tahun. Setelah diketahui angka rupiah pajak yang harus kita bayar untuk masa/periode bulan dan tahun ybs., kita baru dapat menyetorkan pajak, yaitu membayar pajak.

Apabila telah dilakukan pembayaran pajak, kita baru dapat melaporkan pajak, yaitu bukti bayar beserta formulir isian, diserahkan kepada KPP (Kantor Pelayanan Pajak).

Cara Pelaporan Pajak ke KPP : Melalui Kantor Pos secara tercatat atau dapat langsung disampaikan ke KPP ybs.

UU KUP = Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan mewajibkan kita untuk melaporkan pajak :

1. Setiap Bulan (Orang Pribadi, Badan Usaha, Badan Non Usaha (misal : Yayasan, Organisasi, Perkumpulan, Asosiasi, Paguyuban, dll)

Selambatnya tanggal 20 bulan berikutnya

2. Setiap Tahun wajib dilakukan semua kita terutama yang telah ber-NPWP walapun tidak berpenghasilan sama sekali dan dilaporkan N I H I L karena tidak ada penghasilan.

# Untuk OP (Orang Pribadi) selambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya

Misalnya laporan pajak tahunan orang pribadi tahun 2009, sudah harus selesai pelaporannya pada tanggal 31 Maret tahun 2010. Sedangkan untuk badan usaha dan badan non-usaha pelaporan pajak tahunan selambatnya 30 April 2010 untuk tahun 2009

# Untuk Badan (Usaha dan Non Usaha) selambatnya telah melaporkan kegiatan keuangannya serta perhitungan pajak yang harus dibayar pada tanggal 30 April tahun berikutnya

Untuk tahun pajak 2009, sudah harus selesai:

# Perhitungan serta
# Pembayaran Pajak serta
# Pelaporan Pajak, paling lambat 30 April 2010

Bila tidak (tidak lapor atau terlamat lapor), dikenakan sanksi keterlambatan lapor sesuai UU KUP terbaru, sbb,:

1. Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) untuk keterlambatan bagi pelaporan tiap bulan baik OP (Orang Pribadi) maupun Badan (usaha dan non usaha)

2. Rp. 1.000.000,- untuk keterlambatan bagi kinerja tahunan bagi Badan Usaha dan Non Usaha

3. Rp. 500.000,- atas keterlambatan bagi jenis pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) = V A T (Value Added Tax) setiap bulan

Contoh Pelaporan Pajak setiap bulan bagi PRIBADI dan Pajak BADAN USAHA serta NON-USAHA

Untuk masa bulan Juni 2010, selambatnya sudah selesai dilaporkan per 20 Juli 2010

Untuk masa bulan Juli 2010, selambatnya sudah selesai dilaporkan per 20 Agustus 2010

Untuk masa bulan Agustus 2010, selambatnya sudah selesai dilaporkan per 20 September 2010, dst.

Untuk tahun Pajak 2010 bagi OP (Orang Pribadi), selambatnya sudah selesai dilaporkan per 31 Maret 2011

_____

Hubungi Tinna sekarang melalui email : tinna_consulting@yahoo.com

Atau melalui telepon:
0813-1017-9966, 0857-1840-1771, 021-26875403, 0251-8327812, 0283-3272813