Pembukuan

Sebagai Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha, kita sedikitnya harus menjalankan kinerja PENCATATAN atau MENULISKAN OMZET TIAP BULAN BERJALAN bilamana omzet pribadi masih lebih kecil dari atau sama dengan Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) se tahun untuk tahun yang bersangkutan, sedangkan untuk tingkat Badan Usaha atau Non Usaha seperti misalnya Perseroan Terbatas, CV, Yayasan, Firma, Kongsi, Organisasi, Perkumpulan, dll., sudah diwajibkan melakukan PEMBUKUAN atas setiap transaksi.

Pasal 28 UU No. 28 tahun 2007 tentang P E M B U K U A N , berbunyi serupa dengan perundangan K U P (Ketentuan Umum Perpajakan) yang pertama di Indonesia tahun 1984 yang berlaku per 1 Januari 1985 :

UU RI No. 28 Tahun 2007
Tentang
K U P ( Ketentuan Umum Perpajakan)

Pasal 28 tentang PEMBUKUAN

Ayat (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan .

Ayat (2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Ayat (3) Pembukuan atau Pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan keuangan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Ayat (4) Pembukuan atau Pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

Ayat (5) Pembukuan diselenggarakan dengan taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan :

  1. stelsel pengakuan penghasilan
  2. tahun buku
  3. metode penilaian
  4. metode penyusutan dan amortisasi

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan i tu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai.

Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai dalam bidang konstruksi dan metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti BOT (Build Operate Transfer) dan real estate.

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai.

Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu.

Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan dan restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat pembayaran dari pelanggan diterima dan biaya-biaya ditetapkan pada saat barang, jasa dan biaya operasi lain dibayar.

Dengan cara ini pemakaian stelses kas dapat mengakibatkan perhitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu dalam menghitung Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut :

  1. Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungakan seluruh pembelian dan persediaan.
  2. Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.
  3. Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten)

Ayat (6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan / tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.