PASAL 3 Ayat 1

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Ayat 2

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Ayat 3

Batas Waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.

b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau

c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

PASAL 7 Ayat 1

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 atau ayat 4 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa

Pajak Pertambahan Nilai

(forms PPN = formulir pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terbaru berlaku untuk masa Juni 2010 yang dilaporkan mulai 1 Juli 2010 adalah formulir 1108)

Rp. 100.000,- untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya (Orang Pribadi, SPM Ps 4, Ps 23, Ps 21, Badan, dll)

Dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi

Pelaporan Pajak melalui Kantor Pos (UU – KUP No. 28 tahun 2007)

Pasal 6 Ayat 2

Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Ayat 3

Tanda bukti dan Tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap.

_____

Hubungi Tinna sekarang melalui email : tinna_consulting@yahoo.com

Atau melalui telepon:
0813-1017-9966, 0857-1840-1771, 021-26875403, 0251-8327812, 0283-3272813

1. Konsultasi Akuntansi kepada insinyur teknik informatika
2. Pelaporan Pajak setiap bulan untuk usaha service dan penjualan computer
3. Penyusunan Sistem dan Operasional Prosedur untuk usaha kontraktor
4. Pelatihan Pajak Aplikatif untuk kegiatan operasional harian bagi bengkel mekanik dan juga telah dilayankan sesuai kebutuhan lembaga sertifikasi pertanian organik.
5. Penyusunan Laporan Internal Audit  usaha pembibitan tanaman untuk pengajuan tender kehutanan
6. Laporan Keuangan untuk pengajuan kredit kepada bank dari usaha pengembangan perumahan
7. Konsultasi untuk Proposal Launching pengarang cerita
8. Konsultasi Perpajakan secara rutin untuk kursus bahasa asing dan usaha perdagangan bahan kimia
9. Neraca dan Rugi Laba untuk usaha bengkel pemasok jasa pakan ternak
10. Perekrutan Pegawai showroom sejak advertensi, testing, wawancara s/d pelatihan kerja
11. Pengurusan proses perolehan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bagi sejumlah pembeli KPR (Kredit Perumahan Rakyat), bagi selibriti juga bagi keperluan kredibilitas usaha bengkel seperti cakupan SIUP dan TDI, baik untuk keperluan pribadi dan untuk usaha.
12. Guidance untuk proses menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak)
13. Konsultan bagi legalisasi studio musik di Sentul City
14. Kalkulasi dan Pengisian formulir pajak secara rutin untuk sekolah, dll
15. Dan lainnya

Dimanapun lokasi anda, kinerja pajak dapat dilaporkan oleh TINNA CONSULTING melalui pengiriman pos terdekat sesuai petunjuk dari departemen keuangan yaitu dirjen pajak.

Segera bergabung bersama TINNA CONSULTING! Hubungi nomor dan email di atas.