Posts Tagged ‘Peraturan Pajak’

PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

MULAI 1 JANUARI 2009, BATAS PTKP (PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK) BAGI PERORANGAN YANG SINGLE ADALAH : Rp. 1.320.000,- per bulan.

Jadi bila total penghasilan kita setahun = 12 x Rp. 1.320.000,- = Rp. 15.840.000,- per tahun dibebaskan dari pengenaan pajak. Tetapi untuk penghasilan selebihnya dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang sedang berlaku.

Secara umum tarif pajak terbaru untuk tahun 2009 adalah sbb. Untuk total pengahasilan neto setahun tahun 2009 :
1. Sampai dengan Rp. 50.000.000,- = 5 %
2. Diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000 = 15 %
3. Diatas Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000 = 25 %
4. Diatas Rp. 500.000.000,- adalah 30 %

Denda bila tidak melaporkan pajak tiap bulan (walaupun NIHIL tetap wajib lapor / bulan)
Denda Rp. 100.000 per bulan / per orang = 12 x Rp. 100.000 = Rp. 1.200.000
(Bila tidak lapor pajak tiap bulan)
Dan denda tidak lapor pajak tahunan bagi orang pribadi Rp. 100.00,- pula
Jadi, bagi Orang Pribadi yang lalai tidak melaporakan pajak pribadi
Jumlah Denda per tahun = Rp. 1.300.000,- per orang

Berapakah PTKP Pak Anton = Penghasilan yang tidak kena Pajak
= PTKP = K/1 (menikah dengan 1 orang anak) =
Rp. 1320.000 (per bulan untuk diri sendiri)
Rp. 110.000 (per bulan untuk istri)
Rp. 110.000 (per bulan untuk 1 (satu) orang anak yang belum menikah dan masih menjadi tanggungan

Total PTKP Pak Anton = Rp. 1.540.000 per bulan = setahun yang tdk kena pajak =
12 x Rp. 1.540.000 = Rp. 18.480.000 / tahun

Misal setahun penghasilan =
Contoh 1 .Rp. 30.000.000

Pajak adalah = 5 % x (Rp. 30.000.000 – Rp. 18.480.000)
= 5 % x Rp. 11.520.000,- = Rp. 576.000
Per tahun bila dengan total income 30 jt setahun dan menikah dengan tanggungan 1 orang anak

Contoh 2 Bila penghasilan setahun = 50 jt
Pajak = 5 % x (Rp. 50.000.000,- – Rp. 18.480.000,-) = 5 % x Rp. 31.520.000,-
= Rp. 1.576.000,-

_____

Hubungi Tinna sekarang melalui email : tinna_consulting@yahoo.com

Atau melalui telepon:
0813-1017-9966, 0857-1840-1771, 021-26875403, 0251-8327812, 0283-3272813

Pajak Tahun 2009

Pajak Bila memang kita termasuk yang diwajibkan membayar pajak, maka sebaiknya pajak itu kita setorkan ke negara yaitu pada Kantor Pos Persepsi dan / atau Bank Persepsi, sebagai suatu kebiasaan serupa dengan menyetor listrik, air, telepon yaitu sesuai dengan besar-kecilnya penghasilan kita. Dengan cakupan kita membayar pada porsi yang sebenarnya yaitu senilai yang harus kita setorkan menurut perundangan pajak di Indonesia. Karena serupa dengan stand-metre, maka kita tidak perlu kuatir membayar pajak karena : Bila kita tidak ada hasil, maka pajak kita adalah NIHIL, bila penghasilan kita bertambah besar, pajak kita mengandung nilai angka rupiah tertentu sesuai tarif undang-undang pajak dikalikan dengan hasil neto kita yaitu hasil bersih terakhir setelah dikurangkan dengan aneka biaya usaha.

Pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pajak. Ada berbagai Undang-undang serta peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak, diantaranya :

1. UU Ketentuan Umum Perpajakan ( U U K U P )

Bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat Obyektif dan Subyektif diwajibkan untuk memenuhi seluruh peraturan perpajakan dengan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan wajib patuh pada setiap bulan serta setiap tahun untuk melaporkan penghasilannya.

2. UU Pajak Penghasilan

3. UU Pajak Pertambahan Nilai

Siapa saja yang disebut mempunyai penghasilan ??

# Yaitu mereka atau kita yang mempunyai kemampuan ekonomis yang dapat digunakan untuk konsumsi atau dapat menambah kekayaan.

Kita telah memiliki kemampuan konsumsi karena pada umumnya kita dapat makan – minum dan berpakaian serta mencuci pakaian kita setiap hari. Sebagian besar dari kita pun memiliki tambahan kekakayaan, misalnya : kita membeli Hand Phone.

Subyek Pajak adalah :

1. O r a n g Pribadi : yaitu perseorangan apakah kita bekerja, berusaha, atau profesional, melakukan kegiatan, dll.

Bekerja : Pegawai Restoran, Buruh Pabrik Sepatu

Usaha : Jual Martabak, Asinan, dll. Mengemas Kacang Goreng dalam Plastik, Home-Industry, Buka Toko, Bengkel, dll. Toko Baju, Sembako, Bikin Roti Ulang Tahun, Gerai / Outlet- Cendol, dll.

Profesional : Arsitek, Pengacara, Dokter, Notaris, dll.

Kegiatan : Hasil dari Kuis Radio, Lomba Cerdas Cermat, Menang Kejuaraan Badminton, Menemukan Fosil, dll.


2. B a d a n : termasuk Badan Usaha dan Badan Non-Usaha

Badan Usaha yaitu yang telah berbadan hukum baik asli lokal Indonesia seperti : Kongsi, Partnership, Firma, CV (Perseroan Komanditer), PT (Perseroan Terbatas), BUMN, BUMD, juga perwakilan dari usaha orang / badan dari luar negeri yaitu misalnya : BUT (Bentuk Usaha Tetap / Permanent Establishment.

Lokal misalnya : Koperasi Tahu Tempe, Pabrik Kacang Mete CV XYZ, Jual Motor/Mobil PT PQR, dll, Perusahaan Listrik Negara, PT Kecap, dll.

Non-Usaha : baik swasta maupun negeri contoh :

Yayasan Bintang Indonesia,

Lembaga: L S M / Lembaga Swadaya Masyarakat,

Organisasi/ Kegiatan :

Sosial : P M I (Palang Merah Indonesia),

Keagamaan: Rumah / Perkumpulan Ibadah, dll

Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama Negeri, TK ZYX, dll

Kesehatan : Puskesmas, Rumah Sakit Bersalin R S T

Perkumpulan : Renang, Burung, Club, dll

3. W a r i s a n yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan

Bagaimana menghitung apakah saya pribadi sudah harus membayar pajak atau tidak, ada tolok ukur perhitungannya. Untuk tahun 2009, bila kita sebagai pribadi single telah mempunyai hasil bersih senilai LEBIH DARI BATASAN PTKP (PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK) Rp. 1.320.000,- per bulan atau = Rp. 15.840.000,- per tahun, maka kita wajib membayar pajak.

Misalnya dari usaha jual sembako, setelah dihitung neto yaitu SESUDAH bersih dipotong ongkos usaha, menghasilkan nilai angka Rp. 20.000.000,- per tahun (yaitu diatas angka Rp. 15.840.000,-), maka selisih lebihnya yang baru akan dikenakan pajak = 5 % x Rp. (20.000.000 – 15.840.000) = Rp. 208.000 setahun

Atau bila diangsur per bulan = Rp. 208.000,- / 12 = hanya Rp. 17.333,- saja per bulan yang kita setor ke bank atau kantor pos.

Undang-undang Pajak mewajibkan setiap wajib pajak yang berusaha dan juga profesional untuk menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan Sederhana tentang kegiatan usahanya.

Bila dipilih norma, yaitu khusus untuk pribadi dapat diizinkan hanya memiliki Pencatatan ; yaitu berapa nilai penjualan dalam bulan yang bersangkutan.

Sedangkan untuk pembukuan, wajib dicatat penjualan, pembelian, piutang, hutang, harta.

Sesuai UU KUP, secara jabatan atau karena ada indikasi khusus, melalui prosedur tertentu, Pemerintah yaitu Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak berhak melakukan P e m e r i k s a a n dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak masa / periode yang terindikasi tersebut dimana ada kemungkinan dapat menyebabakan kita dikenai SKP-KB (Surat Ketetapan Pajak) Kurang Bayar

UU KUP yang terbaru berlaku mulai 1 Januari 2008, menjelaskan tentang dikenakannya sanksi denda bila terlambat lapor sbb. :

1. Orang Pribadi

Denda Terlambat Lapor Tahun-an = Rp. 100.000,-

2. Bulan-an dan Tahun-an

Denda Terlambat Lapor Bulan-an PPh = Rp. 100.000,-

Denda Terlambat Lapor Bulan-an PPN = Rp. 500.000,-

Denda Terlambat Lapor Tahun-an bagi Badan (usaha dan non-usaha) = Rp. 1.000.000,-

M a s a L a l u

Pemerintah menyediakan kesempatan yang disebut SUN-SET POLICY, yaitu untuk masa – sebelum – tahun – 2 0 0 8 :

a. Bagi yang belum melaporkan kegiatan / usaha / pekerjaan nya :

Belum Punya NPWP

Telah memiliki NPWP tetapi belum sempat melaporkan

Telah melaporkan kegiatan / usaha / pekerjaan, tetapi ingin memperbaikinya

b. Bagi yang belum membayar pajak :

Belum membayar pajak

Membayar tetapi masih belum sepenuhnya

Dalam rangka SUNSET POLICY, setiap orang dan / atau badan, bila kita memanfaatkannya dalam kurun Januari 2009 – Pebuari 2009, pemerintah memberikan fasilitas bebas:

a. Bebas- dari –setiap – sanksi denda, karena terlambat lapor

b. Bebas dari setiap sanksi bunga 2 % per bulan, karena terlambat bayar

c. Bebas tidak diperiksa , bila data dan lain-lain dihitung dan dilapor serta dibayar secara benar

Bila kita berniat baik dan jujur, SUNSET POLICY merupakan Anugerah Tuhan melalui Kebijakan Pemerintah, untuk kita dapat menghitung dan melaporkan Kegiatan/ Usaha / Pekerjaan kita sebagai pribadi atau bentuk / badan usaha / non –usaha di masa lalu yang belum sempat kita kerjakan sesuai perundangan, untuk mulai dapat kita laporkan dalam waktu 2 (dua) bulan mendatang : Jan – 09 s/d Peb 09 dan kita dibebaskan dari sanksi denda serta bebas dari sanksi bunga serta tidak diperiksa

Kesimpulan : untuk masa / periode yang lalu :

Bila Lapor dalam 2 bulan ini yaitu s/d Pebuari 2009,

Tanpa dikenakan Denda, juga Tanpa dikenakan Bunga, juga Tanpa Pemeriksaan masa lalu keuangan kita.

M a s a D e p a n

Untuk kemudian kita mempersiapkan diri kita atau perusahaan kita untuk lebih baik mulai 1 Januai 2009, mencatat dalam buku catatan dan pembukuan setiap uang yang kita terima dari usaha dan yang kita keluarkan untuk perongkosan dari usaha kita. Juga Harta Usaha dan Kewajiban Usaha, agar dapat dihitung secara benar, untuk kemudian dari perhitungan berdasarkan catatan harian kita, dapat diketahui berapakah kewajiban kita membayar pajak kepada negara.

Wajib Bayar (bila ada penghasilan), tiap bulan selambatnya tanggal 15 bulan berikutnya :

Januari 2009, dibayar s/d 15 Pebuari 2009

Kemudian dilaporkan selambatnya tanggal 20 bulan berikutnya

Januari 2009, dilaporkan s/d 20 Pebuari 2009

Harta Usaha yang kita gunakan dalam berusaha , dapat d i s u s u t sesuai dengan golongan / kelompok harta dalam UU Pajak. Penyusutan dari harta usaha kita, dapat dikurangkan dari hasil bruto usaha kita :

Bangunan : Permanen : 20 tahun

: Non – Permanen : 10 tahun

# Inventaris Usaha dan Aneka Peralatan Usaha lainnya :

Golongan 1 : 4 tahun

Golongan 2 : 8 tahun

Golongan 3 : 16 tahun

Golongan 4 : 20 tahun

Untuk diingat dimasa mendatang, misalnya per Januari 2009, Catatan Keuangan dan Bukti Pendukung yaitu bon / nota / kuitansi / dll asli wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun

(Sesuai U U K U P)

Pajak dapat kita bayar dan kita laporkan dengan sarana NPWP.

Apakah guna atau fungsi NPWP, seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), sangat diperlukan dalam mengurus aneka perizinan, NPWP merupakan bukti identitas diri serupa kotak persediaan uang yang siap menampung segala bentuk penghasilan kita, yaitu nomor account pajak kita untuk melaporkan nilai pajak kita. Sebagai anak Tuhan, pasti kita ingin mempunyai penghasilan optimal, hasil diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dimana dengan hasil diatas PTKP kita sudah mulai wajib membayar pajak dan melapor pajak.

Pertama : Mendaftarkan diri untuk dapat memperoleh NPWP

Kedua : Membayar dan/ atau Melapor Pajak dengan mencantumkan nomor kita yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak

Ketiga : Salah satu syarat untuk dapat Membuka Rekening Giro di bank,

Keempat : Salah satu syarat untuk memperoleh KPR (Kredit Perumahan Rakyat)

Kelima : Pengurusan / perizinan usaha , syarat u/ dapat SIUP, TDP

M a s a – K i n i

Untuk total setahun periode Januari 2009 s/d Desember 2009, masih ada waktu dimana belum ada kata terlambat,

1. Laporan Tahun-an tahun 2009 bagi Orang Pribadi, s/d 31 Maret 2010

2. Laporan Tahun-an tahun 2009 bagi Badan, s/d 30 April 2010

Contoh dalam # Menghitung Jumlah Pajak Usaha #

Penjualan = Omzet

Dikurangi : Harga Pokok

= Laba Kotor

Dikurangi : Biaya Operasional

(misalnya : Upah Pegawai, Listrik Usaha, Transportasi, Alat Tulis u/ Usaha, Penyusutan, dll)

= Laba Bersih

====== Pajak = tarif pajak x Laba Bersih ============

Untuk mengetahui kejelasan dari perundangan pajak serta artikel pajak lainnya dapatlah dibuka situs layanan : www.pajak.go.id